ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Oleh:
Toyib Hakiki 


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
            Perdagangan di seluruh  masyarakat indonesia telah berkembang dengan pesat dan modern. Hal tersebut  didukung salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce atau perdagangan online. Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari majunya pertumbuhan internet karena e-commerce berjalan melalui jaringan internet. Perkembangan pengguna internet yang sedemikian majunya merupakan suatu fakta yang membuat internet menjadi salah satu media yang bagus bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual suatu barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia. E-commerce merupakan model bisnis kekinian yang non-fice (tidak mendatangkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak menggunakan tanda tangan asli).
            Peran suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi pedagang konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Perdagangan online telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan karakter-karakter interaksi antara produsen konsumen di dunia nyata. Hubungan perdagangan yang dipakai dalam istilah eecommerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dibuat mulai dari saat terjadinya pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai pelanggan dan perusahaan dalam e-commerce merupakan suatu persyaratan yang terjadi. Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan menggunakan internet tampil ke muka umum dalam bentuk komplain dari pembeli atas barang atau jasa yang dikonsumsinya.
            Perdagangan online melibatkan lebih dari satu perusahaan, dan dapat diaplikasikan kurang lebih disetiap jenis hubungan bisnis. e-commerce memberikan izin produsen untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Calon pembeli atau konsumen dapat menemukan website produsen, membaca dan melihat produk-produk, memesan dan membayar produk-produk secara online[1].
            Transaksi jual beli lewat perdagangan online atau E-commerce, akan dimulai oleh penawaran jual, beli dan penerimaan jual, beli. Sebelumnya itu bisa saja terjadi penawaran secara online, contohnya melalui website situs di internet atau melalui postingan di mailing list dan newsgroup[2]
            dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis ingin memberi tahu bagaimana mekanisme transaksi E-commerce yang berlangsung saat ini, Sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia telah mengakomodasi transaksi E-commerce,dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di kaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
a.       Bagaimana mekanisme transaksi E-commerce yang berlangsung saat ini ?
b.      Sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia telah mengakomodasi transaksi E-commerce ?
c.       Bagaimankah penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di kaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C.    Tujuan Artikel
a.         Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme Transaksi E-Commerce.
b.         Untuk mengetahui Sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia telah mengakomodasi transaksi E-commerce .
c.         Untuk mengetahui Bagaimankah penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di kaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Mekanisme Transaksi E-Commerce yang Berlangsung Saat ini
            E-commerce/perdagangan online dapat di tafsirkan sebagai suatu bentuk perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dan transaksi (trade of goods and services) dengan menggunakan media elektronik. Perdagangan yang digunakan dalam e-commerce ini dibuat sedemikian rupa untuk menandatangani secara elektronik. Adapun hal segmentasi atau ruang lingkup e-commerce mempunyai tiga sisi yakni segmentasi bisnis ke bisnis, bisnis ke pembeli dan pembeli ke pembeli. Salah satu kabar terbesar dalam implementasi E-Commerce adalah mengenai bagimana mekanisme transaksi pembayaran melalui internet. Dalam usaha/bisnis konvensional sehari-hari, seseorang biasa melakukan dengan pembayaran kepada produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling sering digunakan adalah melakukan dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai. Cara yang lainnya adalah melakukan dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debet card), atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat dimana posisi produk dan jasa tersebut diperjualbelikan[3].
            Lokasinya biasa disebut sebagai POS (Point-Of-Sale). Pembayaran di dalam sistem E-Commerce tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC) atau handphone.
            Langkah pertama biasa yang dilakukan pembeli ialah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing kepada situs-situs perusahaan-perusahaan yang ada. Melalui online catalog-nya, calon pembeli kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Sesudah memilih barang selesai “memasukkan” semua barang (pesanan dalam bentuk informasi) ke dalam digital cart (kereta dorong digital), jadi tibalah waktu/saatnya untuk melakukan pembayaran/transaksi (seperti halnya membawa kereta dorong ke kasir di sebuah supermarket). Langkah berikutnya adalah pembeli berhadapan dengan suatu halaman dengan situs yang menanyakan berbagai informasi yang berhubungan dengan bagaimana proses pembayaran yang ingin dilakukan. Pemberi petunjuk yang biasa ditanyakan yang berhubungan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut:
1.      Cara pembayaran yang ingin dilakukan, seperti: transfer, kartu kredit, kartu debit,  cek personal, dan lain sebagainya. Jika menggunakan kartu kredit misalnya, informasi lain kerap ditanyakan, seperti nama yang tercantum dalam kartu, nomor kartu, expire date, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah jika menggunakan cek personal, biasanya selain nomor cek, ditanyakan pula nama dan alamat bank yang mengeluarkan cek tersebut.
2.      Data atau informasi pribadi dari yang melakukan transaksi, seperti: nama, alamat, nomor telepon, alamat penagihan, dan lain sebagainya. Jika konsumen ingin melakukan pembayaran dengan metoda lain, seperti digital cash atau electronic check misalnya, konsumen diminta untuk mengisi user name dan password terkait sebagai bukti otentik transaksi melalui internet.
3.      Bagi perusahaan yang memperbolehkan konsumennya untuk melakukan  pembayaran beberapa kali (cicilan), biasanya akan ditanyakan pula termin pembayaran yang dikehendaki[4].
            Sesudah pembeli mengisi data formulir elektronik, selanjutnya perusahaan yang memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan pemberi petunjuk pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem transaksi. Melalui sebuah sistem gateway (fasilitas yang menghubungkan dua atau lebih sistem jaringan komputer yang berbeda), perusahaan akan melakukan pengecekan (otorisasi) kepada bank dan lembaga keuangan yang berasosiasi kepada medium pembayaran yang dipilih oleh pembeli (misalnya menghubungi Visa atau Mastercard untuk jenis pembayaran kartu kredit). Lembaga keuangan yang berhubungan tersebut kemudian akan melakukan sebuah proses otorisasi dan verifikasi terhadap berbagai hal sebagai berikut, seperti: ketersediaan dana, validitas medium pembayaran, kemutlakkan informasi, dan lain-lainnya. Jika pembayaran yang dipilih akan melibatkan lebih dari satu bank atau lembaga keuangan, maka proses otorisasi dan verifikasi akan dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer antar bank dan lembaga keuangan yang ada.
            Hasil dari sebuah proses otorisasi dan verifikasi di atas secara langsung akan “diinformasikan” terhadap pelanggan melalui situs perusahaan. Jika otorisasi dan verifikasi berhasil, tentunya konsumen dapat melakukan proses-proses sebagai berikut, (menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi konsumen dan konsumen dapat melakukan download terhadap produk-produk digital). Seandainya otorisasi dan verifikasi gagal, tentunya inbox kegagalan tersebut akan diinformasikan melalui situs yang sama. Berbagai cara biasa dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada pembeli bahwa proses pembayaran yang telah dilakukan dengan baik, seperti:
1.      Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2.      Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi “berita acara” jual-beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.
3.      Pengiriman kwitansi pembayaran melalui kurir ke alamat atau lokasi konsumen.
4.       Pencatatan transaksi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan yang       laporannya akan diberikan secara periodik pada akhir bulan; dan lain sebagainya[5].
            Terkait transaksi/pembayaran menggunakan internet, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh oarang-orang yang mengembangkan sebuah sistem E-Commerce, yaitu:
1.      Security – data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam  nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai “dicuri” oleh yang tidak berhak, karena dapat disalahgunakan di kemudian hari.
2.      Confidentiality – perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
3.      Integrity – sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujuai bersama.
4.      Authentication – proses pengecekan kebenaran dimana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.
5.      Authorization – mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli).
6.      Assurance – kondisi dimana konsumen yakin bahwa perusahaan E-Commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dsb.)[6]
            Dalam kemajuannya, sebuah sistem pembayaran menggunkan internet dapat dilakukan dengan segala cara. Karena seluruh mekanisme itu dapat dilakukan di sebuah dunia maya yang penuh dengan potensi kejahatan, jadi bagi perusahaan adalah merupakan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan pengamnan kepada kinerja sistem pembayaran perusahaan E-Commerce-nya agar tidak terjadi suatu  hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Di pihak pembeli, adalah sebaiknya untuk tidak langsung percaya begitu saja kepada perusahaan maupun “dunia maya” yang ada pada zaman sekarang ini.

B.     Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Mengakomodasi Transaksi E-commerce
            UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) sampai sekarang belum dapat melindungi seseorang konsumen dalam transaksi e- commerce karena terjadi ebuah fakta-fakta yang tercantum dalam UUPK belum adanya yang mengakomodir hak-hak pembeli dalam transaksi e-commerce.  Karena E-commerce mempunyai karakter tersendiri dibandingan dengan transaksi konvensional-konvensional lainnya. Karakter tersebut ialah : tidak bertemunya penjual dan pembeli, prantara  yang digunakan ialah internet, transaksi pembayaran dapat terjadi melintasi batas-batas yuridis di suatu negara. Barang yang di jual atau di beli merupakan barang/jasa atau produk digital seperti software. Di dalam sebuah hukum positif di Indonesia, hak-hak suatu konsumen diakomodir dalam Pasal 4 UUPK, yaitu :
1.      Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2.       Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3.       Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5.      Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6.      Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7.      Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8.      Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9.      Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya[7].
            Dari hasil pengamatan, pada transaksi e-commerce hak-hak pembeli sangat mudah sekali untuk dilanggar, dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan sebuah hak-haknya secara utuh dalam transaksi e-commerce. Hak-hak tersebut ialah :
1.      Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2.      Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu barang.
3.      Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya dalam penggunaan barang dan jasa.
4.      Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut[8].
            Jika diperhatikan, hak-hak pembeli yang secara normatif diatur oleh UUPK seolah-olah hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Di sisi lain perlindungan difokuskan hanya pada sisi pembeli serta sisi produk yang diperjual belikan sedangkan perlindungan dari sisi orang yang mempunyai usaha tersebut seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, sejatinya hak-hak tersebut sangatlah berguna untuk diatur dalam keaman konsumen dalam bertransaksi.
            Keterbatasan sebuah UUPK untuk melindungi  seseorang konsumen dalam bertransaksi ecommerce bisa tampak pada terbatasnya di dalam ruang lingkup pengertian pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) undang -undang ini menyatakan, yang dimaksud seorang pelaku usaha ialah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan suatu kegiatan dalam sebuah wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan menurut penjelasan pasal 1 ayat (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini ialah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lain[9].
            Jika dilihat dari pengertian di atas sangatlah sempit sekali ruang lingkup pengertian pelaku usaha yang diatur oleh UUPK, dimana seorang pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang ini ialah pelaku usaha yang wilayah kerjanya di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal jika kita lihat dari karakter dari ecommerce, salah satunya ialah perdagangan yang melintasi berbagai batas-batas negara maka dari itu pengertian pelaku usaha dalam UUPK  ini tidak dapat menjangkau seorang pelaku usaha tersebut jika tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi UUPK masih menjangkau seorang pelaku usaha toko online yang melakukan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
C.    Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
            Transaksi/pembayaran e-commerce seperti halnya suatu transaksi konvensional dimana memunculkan hak dan kewajiban di antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam suatu pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak seturusnya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan pembeli. Seandainya pelaku usaha dan konsumen sama-sama berada di wilayah negara Republik Indonesia jadi penyelesaian sengketa dapat di lakukan menurut cara penyelesaian sengketa yang ada di UUPK. Jika yang menjadi permasalahan ialah bagaimana jika seorang pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia jika sedangkan pembelinya warga negara Indonesia[10]. Jadi harus dipilih cara penyelesaian sengekta yang lebih efektif dan efisien. Jadi cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini ialah mengunakan alternative penyelesaian sengketa. Bagaimana alternatif tersebut penyelesaian sengketa ini lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan.
            Jika diperhatikan semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul oleh akibat dari e-commerce dalam aktivitas perdagangan serta adanya sebuah kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak. Jadi penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam perdagangan secara elektronik merupakan solusi yang sangat alternatif dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi E-commerce terutama dalam upaya untuk melindungi pembeli, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perjual belian elektronik yang merupakan salah satu ornament utama dalam suatu bisnis[11].
     
BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
            Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sehubungan dengan transformasi global yang terjadi di dunia membawa sebuah akibat berkembangnya aktivitas perdagangan, contohnya adalah perdagangan atau transaksi menggunakan sebuah media elektronik (transaksi e-commerce).  Secara umum berbagai masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan sebuah substansi hukum maupun prosedur hukum dalam suatu transaksi E-commerce memang sudah dapat terakomodasi dengan adanya pengaturan-pengaturan hukum yang ada, terutama dengan adanya aturan dalam KUH Perdata. Namun karena karakternya yang sangat berbeda dengan sebuah transaksi konvensional, apakah analogi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh yang mengenai transaksi bisnis pada umumnya dapat diterima dalam transaksi e-commerce?  Begitu pula dengan adanya validitas tanda tangan digital (digital signatures).  Bila hal demikian tidak dapat diterima, tentunya dibutuhkan sebuah aturan main baru untuk mengakomodasi di berbagai kepentingan dalam rangka untuk melindungi dari para pihak dalam transaksi e-commerce.
            Untuk khusus pranata atau pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap pembeli sudah terakomodasi di Indonesia dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun untuk perlindungan konsumen dalam sebuah transaksi E-commerce belum terakomodasi dalam sebuah  UU Perlindungan Konsumen tersebut. Hal ini terutama dikarenakan sebuah karakteristik dari transaksi e-commerce yang khusus, terutama transaski yang bersifat transnasional yang melewati batas-batas hukum yang berlaku dan diatur secara nasional. Juga UUPK untuk saat ini belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce dikarena UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang seorang pelaku usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini hanya dapat menjangkau pelaku usaha yang wilayah uahanya berada di wilayah negara Republik Indonesia. Jika melihat e-commerce merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi sesuatu sengketa sehingga merugikan seorang konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK ini tidak dapat menjangkaunya. Selainitu hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Walaupun UUPK hanya memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melindungi konsumen, UUPK tersebutlh yang masih dapat menjangkau seorang pelaku usaha toko online yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia.
            Dengan adanya sebuah regulasi yang mengatur secara khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara langsung perjanjian-perjanjian di suatu internet tersebut tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum perjanjian yang berlaku.


B.     Saran
1.      Sebaiknya dalam mengadakan transaksi perdagangan dalam e-commerce baik pelaku usaha maupun konsumen lebih teliti dalam melakukan sebuah transaksi pembayaran dengan seorang pelaku usaha.
2.      Sebaiknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harusnya dapat mengakomodasi transaksi e-commerce di karenkan saat ini transaksi dalam dunia maya bukan suatu hal yang asing lagi.
3.      Pemerintah hendaknya segera membuat undang-undang tentang suatu  perlindungan kepada pembeli yang mengatur perlindungan hukum kepada pembeli dalam transaksi e-commerce karena ditakutkan e-commerce akan menjadi suatu keniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya.
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
_______, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Atip latifulhayat, Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.
Dikdik M. Arief Mansyur dan Erlisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Refika Aditama, Bandung, 2005.
M.Sanusi Arsyad,Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerc,Universeitas Islam Indonesia,Yogyakarta,2000.
Nindyo Pramono,Rebolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-bisines, Mimbar Hukum, Jakarta, 2001
Onnow.Purbo,Mengenal E-commerce, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2001.
Riyeke Ustadianto, Frameworks E-commerce, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.      



                [1] Onnow.Purbo,Mengenal E-commerce,Elek Media Komputindo,Jakarta,2001, hlm 1-2
                [2] Nindyo Pramono,Rebolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-bisiness;Bagaimana Solusi Hukumnya,Mimbar Hukum,Jakarta,2001, hlm 16
            [3] Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,hlm.5
            [4] Ibid.,,hlm.15
            [5] Ibid.,,hlm. 20
                [6] M.Sanusi Arsyad,Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerc,Universeitas Islam Indonesia,Yogyakarta,2000, hlm 53
                [7] Dikdik M. Arief Mansyur dan Erlisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 35.
            [8] Atip latifulhayat, Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm.65.
                [9] Ibid.,hlm.78.
            [10] Riyeke Ustadianto, Frameworks E-commerce, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001,hlm.36
                [11] Ibid.,hlm.47

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE "

Posting Komentar